SeputarPati.Com-Bupati Pati Haryanto menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna bersama DPRD yang berlangsung di gedung DPRD. Senin,( 22/6).
Dalam Rapat Paripurna dihadiri Pimpinan DPRD beserta anggota, Bupati dan Wakil Bupati Pati ,sementara Kepala OPD, Camat dan Kepala Bagian mengikuti Rapat Virtual melalui Zoom.
Saat menyampaikan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, Bupati Pati Haryanto mengungkapkan, terus berupaya secara konkret dalam memproyeksikan target pendapatan daerah ditengah wabah Covid-19. Sedangkan atas pencapaian kinerja kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan realisasi anggaran Belanja Daerah relatif dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD.
"Tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Pati melalui Pengguna Anggaran akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan lebih meningkatkan lagi kualitas perencanaan penganggaran masing-masing organisasi perangkat daerah,"jelas Bupati
Hal itu dilakukan agar anggaran yang telah ditetapkan dapat diserap oleh organisasi perangkat daerah sesuai program dan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program atau kegiatan pada tahun berkenaan secara periodik.
"Terkait saran dan masukan terhadap kapasitas aparatur desa dan administrasi kependudukan baik di tingkat kecamatan maupun di desa-desa, kami akan memberikan Sosialisasi / Bimtek terhadap Aparatur Desa dan Kecamatan,"imbuhnya
Sementara itu terkait Saran dan masukan DPRD terhadap Sarana dan Prasarana Pembangunan yang belum dianggarkan, Bupati menjelaskan akan menganggarkan dalam APBD Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.
Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya, juga menjadi motivasi bagi Bupati beserta jajarannya untuk mempertahankan opini dengan cara meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati sudah mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan," jelas Bupati.**Didik
Tags
Pemerintah