SeputarPati.Com--Bupati Pati
Haryanto menghadiri Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Lingkungan Badan Pusat
Statistik (BPS) . acara tersebut dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis
(11/6).
"Kita tak henti-hentinya berkarya untuk
mengurangi sekaligus menghilangkan korupsi di muka bumi. Ini adalah upaya
instansi-instansi untuk mewujudkan pembangunan zona intergritas wilayah bebas
korupsi", terang Haryanto.
Namun, lanjut Bupati, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidaklah mudah karena dalam pembangunan zona integritas terdapat tahapan dan persyaratan yang harus dilalui oleh setiap unit kerja yang diajukan secara berjenjang.
"Seperti pengajuan zona intergritas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ), Disdukcapil dan RSUD setelah melalui penilaian dari Kementerian PAN-RB, ternyata ada beberapa tahapan yang harus diulang", ungkap Bupati.
Namun, lanjut Bupati, untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tidaklah mudah karena dalam pembangunan zona integritas terdapat tahapan dan persyaratan yang harus dilalui oleh setiap unit kerja yang diajukan secara berjenjang.
"Seperti pengajuan zona intergritas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ), Disdukcapil dan RSUD setelah melalui penilaian dari Kementerian PAN-RB, ternyata ada beberapa tahapan yang harus diulang", ungkap Bupati.
Terkait penilaian, menurut Haryanto, tidak hanya dari unsur intern saja tetapi
harus melibatkan unsur ekstern seperti akademisi, lembaga sosial masyarakat dan
khususnya dari kementrian PAN-RB.
"Pencanangan wilayah bebas korupsi ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang good and clean governance. Kita semuanya berupaya dan BPS Pati telah menempuh berbagai upaya menuju terwujudnya WBK dan WBBM, di antaranya sensus penduduk daring yang dilakukan belum lama ini", lanjutnya.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat terkait sensus online di Pati yang responsnya cukup bagus.
"Terdapat 353 ribu KK yang ikut sensus online, selebihnya akan sensus secara manual pada September mendatang", jelas Bupati.
Sementara itu, Kepala BPS Pati Anang Sarwoto menuturkan, pihaknya telah menjalankan proses pembangunan zona integritas sejak 2018. "Ini merupakan kerja keras. Semua pihak harus punya pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga pembangunan zona integritas bisa dicapai. Puji syukur semua syarat sudah kami penuhi, semua ini upaya seluruh jajaran BPS Pati dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani," jelasnya
Anang mengatakan, pihaknya telah mewujudkan beberapa inovasi pelayanan. Di antaranya ialah membuat aplikasi PASTI (Pengumpulan Data Sektoral Terintegrasi) yang merupakan inovasi BPS Pati dalam pengumpulan data untuk publikasi “Kabupaten Pati Dalam Angka” dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). **Didik
"Pencanangan wilayah bebas korupsi ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang good and clean governance. Kita semuanya berupaya dan BPS Pati telah menempuh berbagai upaya menuju terwujudnya WBK dan WBBM, di antaranya sensus penduduk daring yang dilakukan belum lama ini", lanjutnya.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat terkait sensus online di Pati yang responsnya cukup bagus.
"Terdapat 353 ribu KK yang ikut sensus online, selebihnya akan sensus secara manual pada September mendatang", jelas Bupati.
Sementara itu, Kepala BPS Pati Anang Sarwoto menuturkan, pihaknya telah menjalankan proses pembangunan zona integritas sejak 2018. "Ini merupakan kerja keras. Semua pihak harus punya pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga pembangunan zona integritas bisa dicapai. Puji syukur semua syarat sudah kami penuhi, semua ini upaya seluruh jajaran BPS Pati dalam mewujudkan birokrasi bersih dan melayani," jelasnya
Anang mengatakan, pihaknya telah mewujudkan beberapa inovasi pelayanan. Di antaranya ialah membuat aplikasi PASTI (Pengumpulan Data Sektoral Terintegrasi) yang merupakan inovasi BPS Pati dalam pengumpulan data untuk publikasi “Kabupaten Pati Dalam Angka” dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). **Didik
Tags
Pembangunan