Seputarpati.com-Ketepatan pembayaran iuran menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memastikan kesesuaian perhitungan dan realisasi pembayaran iuran, BPJS Kesehatan Cabang Pati menggelar Pertemuan Rekonsiliasi Iuran PPU PN, PBPU Pemda, dan Bantuan Iuran Triwulan III Tahun 2026, Selasa (10/11).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora, di antaranya BPKAD/BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Sekretariat Dewan, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pertemuan ini menjadi wadah koordinasi untuk menyamakan data kepesertaan, komponen dasar perhitungan, serta realisasi pembayaran iuran agar pengelolaannya semakin tertib dan akuntabel.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pati, Nuzuludin Hasan, menyampaikan bahwa rekonsiliasi merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam memastikan pengelolaan iuran JKN berjalan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan ini, BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dapat melakukan pencocokan data sekaligus memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan program JKN.
“Rekonsiliasi ini menjadi momentum untuk memastikan kesesuaian perhitungan dan pembayaran iuran JKN. Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah beserta seluruh perangkat daerah yang terus bersinergi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” ungkap Nuzuludin.
Ia menjelaskan bahwa rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2026 mencakup periode pembayaran hingga September 2026, dengan memperhatikan sejumlah komponen penghasilan sebagai dasar perhitungan iuran, di antaranya gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tambahan penghasilan, serta tunjangan profesi guru dan tenaga kesehatan. Ketelitian dalam pencocokan komponen tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perhitungan iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Melalui proses ini, kami ingin memastikan seluruh komponen perhitungan iuran telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku. Harapannya, koordinasi yang sudah terbangun dapat terus dipertahankan sehingga pengelolaan iuran JKN semakin transparan, tepat, dan akuntabel,” jelasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Ali Syofii, menyampaikan bahwa sinergi pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan merupakan bentuk komitmen bersama dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Menurutnya, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar pengelolaan kepesertaan dan pembayaran iuran dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat.
“Program JKN memberikan manfaat besar bagi masyarakat sehingga keberlangsungannya perlu menjadi perhatian bersama. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung penyelenggaraan JKN melalui koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan serta seluruh perangkat daerah terkait,” ujar Ali.
Ia juga menilai pertemuan rekonsiliasi menjadi sarana penting untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme perhitungan dan pembayaran iuran. Dengan komunikasi yang baik, setiap hasil pembahasan dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Program JKN.
“Kami menyambut baik kegiatan rekonsiliasi ini karena memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melakukan evaluasi dan memperkuat koordinasi. Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi memberikan perlindungan kesehatan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, BPJS Kesehatan Cabang Pati bersama pemerintah daerah Kabupaten Pati, Rembang, dan Blora berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi serta meningkatkan ketepatan perhitungan dan pembayaran iuran. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga tertib administrasi dan memastikan keberlangsungan Program JKN dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.(HMS/D)
Tags
Kesehatan