SeputarPati.Com
-
Bertempat di Gedung DPRD Pati, Bupati Pati Haryanto, Senin (5/10), menghadiri
Rapat Paripurna terkait Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati tahun Anggaran 2021.
Selain
Bupati, kegiatan ini juga dihadiri Wakil Bupati Saiful Arifin (Safin) dan 45
anggota DPRD. Sementara itu, perwakilan OPD dan camat mengikuti rapat secara
virtual di lingkungan kerja masing-masing.
Kegiatan
ini digelar guna memberikan penjelasan dan keterangan mengenai gambaran umum
kondisi keuangan daerah serta arah dan kebijakan keuangan serta sistematika
rancangan APBD kabupaten Pati tahun anggaran 2021.
“Berdasarkan
perkembangan berbagai kondisi, baik ekonomi makro nasional, regional dan
daerah, kebutuhan penyelenggaran pemerintahan daerah, penetapan target dan
prioritas pembangnan daerah serta berbagai isu aktual, maka secara umum
proyeksi rancangan APBD adalah pendapatan daerah dialokasikan sebesar Rp.
2.668.106.027.000,-“, jelas Haryanto.
Sementara
itu, lanjut Bupati, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2.768.826.027.000,-,
dengan difisit anggaran sebesar Rp 100.720.000.000,-
Adapun
mengenai kondisi dan kebijakan anggaran pendapatan daerah, Bupati Haryanto
mengatakan bahwa APBD secara keseluruhan mengalami penurunan target
dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020.
“Anggaran
pendapatan daerah pada rancangan APBD kabupaten Pati tahun anggaran 2021 secara
keseluruhan mengalami penurunan target dibandingkan dengan target pendapatan
daerah pada APBD tahun anggaran 2020. Penurunan target pendapatan tersebut
karena penurunan target pendapatan dari Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum
Daerah, yang disebabkan oleh penurunan layanan kesehatan akibat adanya dampak
pandemi virus Covid-19 serta belum terdapatnya informasi resmi dari pemerintah
pusat berkaitan dengan dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran
2021”, ujarnya.
Dalam
rapat tersebut Haryanto juga menjelaskan kondisi dan kebijakan anggaran belanja
daerah yakni terkait belanja daerah yang direncanakan, agar tetap mendukung
target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 guna mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan juga
pendanaan dalam rangka penerapan tatanan normal baru, baik dari aspek
pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
Ia
juga menjelaskan bahwa permasalahan utama belanja daerah dalam penyusunan
rancangan APBD tahun anggaran 2021 adalah masih terbatasnya dana untuk
mendukung prioritas pembangunan daerah sehingga masih terdapat program dan
kegiatan prioritas yang belum tertampung serta adanya kebijakan pemerintah
pusat tekait penyaluran pagu anggaran dana transfer yang bersifat dinamis atau
dapat berubah sesuai dengan kebijakan perubahan pendapatan dalam negeri.
Sehingga,
lanjutnya, hal itu, dapat berdampak terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan
subkegiatan yang telah direncanakan pada APBD tahun anggaran 2021.
Di
akhir paparannya, Haryanto berharap rancangan APBD tahun anggaran 2021 dapat
segera dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga program dan
kegiatan yang telah dianggarkan dapat segera dilaksanakan dengan waktu yang
maksimal. (Dik/Hms)
Tags
Pemerintah